Oktober lalu, saya membaca fraksi Demokrat “walk out” dari Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja. Dan hari ini, saya pun menyaksikan hal serupa, meskipun sama-sama berwarna “biru”, tapi ini beda. Kalau Oktober lalu itu pelakunya adalah fraksi dari Partai Demokrat, tapi walk out yang ini adalah dari DPK KNPI Poleang Barat dalam Musda ke-IV KNPI Kabupaten Bombana.
Musda KNPI yang dilaksanakan di Boepinang ini memang dari awal sudah membuahkan banyak curiga dan kongkalikong. Pasalnya, KNPI yang selaku mulut dimana OKP kabupaten Bombana bersarang, itu mendapatkan anggaran sampai ratusan juta setiap tahunnya. Sampai-sampai, pendaftaran calon ketua KNPI dipatok tarif sebanyak 15 juta per kepala. Jadi, pemuda yang berdompet tipis dan punya visi-misi yang banyak, akan gugur sebelum mendaftarkan diri.
15 juta itu memang mengundang curiga untuk dikritik. Bahkan, Ketua Umum HMI Cabang Semarang pun ikut berkomentar panjang akan hal itu dan diberi judul: “Surat cinta untuk penyelenggara Musda ke-IV DPD KNPI Kabupaten Bombana”. Meskipun isinya bukanlah surat cinta, namun maksudnya juga sama, yakni meminta kejelasan dan kepastian akan alasan dibalik 15 juta itu. Karena tidak mendapatkan tanggapan dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), maka kritikan tersebut dilayangkan kembali saat Musda yang berlangsung sore sampai selesai Maghrib tadi.
Karena tak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kritikan atas 15 juta tersebut, maka DPK Poleang Barat memilih walk out dari Musda tersebut. Pun bagi saya, alasan yang diajukan oleh presidium sidang untuk menjawab kritikan 15 juta itu tak masuk akal. Untuk disumbangkan ke mesjid, pesantren, untuk pelantikan, dan alasan lain yang tak kuat saya tulis. KNPI dengan porsi anggaran sampai ratusan juta dari APBD beralasan seperti itu?! Bahkan dalam Musdanya mengusung tema, “Konsolidasi pemuda dalam bingkai bhineka tunggal Ika”.
Dalam Musda ke-IV, sebanyak 31 OKP dan 16 DKP menjadi peserta yang dinyatakan lolos berkas dan punya hak untuk memilih. Dan lagi, curiga. Sebanyak 31 OKP yang lolos berkas itu tidak ditampakkan buktinya secara administratif berupa surat keputusan yang dapat dilihat, diraba, dan diterawang. Legalitas itu hanya sebatas pernyataan dari presidium, bahwa itu adalah rekomendasi dari Sul-Tra. Bila memang ada surat rekomendasi, atau berupa surat keputusan, tidakkah lebih transparannya agar dibagikan kepada peserta?
Pembungkaman yang dilakukan oleh presidium sidang, tidak transparannya administrasi persidangan, dan didukung peserta yang asal sepakat, maka lengkap sudah, Aklamasi. Anggota DPRD kabupaten Bombana, yang juga calon tunggal DPD KNPI kabupaten Bombana menjadi pemenang dari awal untuk perhelatan ini. Setelah aklamasi, bagi-bagi jabatan dilanjutkan.





































Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.